Kampanye Damai SPSI KEP PUK PT. Newmont Nusa Tenggara 2009-2012

Bersama dalam misi mewujudkan segala perbedaan menjadi suatu kebersamaan dalam satu tujuan yang akan memberi nilai tambah secara optimal dan menjadikan SPSI sebagai alat kontrol dengan prinsip tak ada perubahan jika tidak diawali dengan tindakan nyata.
PETRUS MADI, NB 4611, Calon Ketua SPSI KEP PUK PT. Newmont Nusa Tenggara No. 6
Visi : Profesionalisme, Keahlian/Skill, Tingkat Resiko/Degrees of Risk.
Misi : Sistim Upah, Peninjauan PKB, Sistim Penerapan Bonus, PHK, Pesangon, Iuran SPSI, Penalti Boat (Jetty) Permasalahan lain berdasar skala prioritas.
Sudut Pandang : Pemerintah - Perusahaan - SPSI = Kesejahteraan Bersama Pekerja.

Itulah inti dari kampanye pemilihan calon ketua SPSI KEP PUK PT. Newmont Nusa Tenggara periode tahun 2009-2012. Dari enam kandidat calon ketua, Petrus Madi calon dengan nomor urut 6 ternyata mampu mendominasi debat kandidat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2008. Diam-diam Petrus Madi banyak merebut perhatian pekerja calon pemilih dari berbagai kalangan karena sikapnya yang tenang dan berwibawa. Selain itu acara yang diselenggarakan di Sport Hall Townsite, PT. NNT ini, mendominasi acara debat dengan sikapnya profesional menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh panelis ataupun dari penanya lainnya.

Dengan sikap tegas menanggapi setiap kritik dari kandidat lain, Petrus Madi memberikan signal baik bila ia akan menjadi kandidat terberat Muhamad Syahril yang sekarang masih menjabat sebagai ketua SPSI KEP PUK PT. Newmont Nusa Tenggara periode tahun 2007-2009. Dalam kontes memperebutkan minimal 50% plus 1 suara pekerja dari 3000 lebih pemilih. PT. NNT yang memiliki karyawan tetap (belum termasuk kontraktor) sekitar 4500 orang ini menjadi ajang demokrasi internal setiap akhir masa kepengurusan ketua SPSI. Suatu simbol positif yang bisa dicontoh oleh kita semua pekerja.

Walaupun pemilihan ketua SPSI telah menjadi icon demokrasi pada PT. NNT selama ini, namun hasil yang diperoleh pada setiap pengurus boleh dikatakan tidak ada yang menonjol atau memberikan hasil yang optimal. Selama 4 kali masa kepengurusan ketua SPSI, sekarang memasuki kepengurusan ke 5 kalinya, ternayata hasil yang ditunjukkan Melalui KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PKB hanyalah hasil "copy paste" saja. Kenapa dikatakan hasil copy paste, karena secara kualitas dari isi KKB yang dihasilkan semakin menurun dari waktu kewaktu dan cenderung hanya menyalin isi peraturan pemerintah yang sudah mutlak adanya. Hal ini sangat ironi karena peraturan pemerintah sebagai ketentuan umum malah disalin menjadi ketentuan khusus yang dituangkan didalam perjanjian kerja bersama. Disinilah letak kelemahan kita sebagai pekerja, kita tidak mampu menggali hal-hal yang subtansial yang sekiranya berhubungan dan atau berdampak langsung ataupun tidah bagi pekerja. Baik selama bekerja maupun setelah ia tidak bekerja lagi.

Selayaknya kita berpikir bersama, bagaimana mengarahkan sistim pesangon yang sudah diatur oleh pemerintah agar menjadi lebih baik, sebagai contoh PHK terjadi karena sponsor perusahaan. Seharusnya yang menjadi pembicaraan adalah persetase pesangon dan uang jasa diformat dalam suatu "Formulasi Logis Rasional" yaitu :
1. Pesangon : {(masakerja+1) + sisa kontrak karya perusahaan} x 1 bulan upah (upah pokok+tunjangan tetap) bukan gaji pokok.
2. Uang Jasa : {(masa kerja x 2) + sisa kontrak karya} x  1 bulan upah (upah pokok+tunjangan tetap) bukan gaji pokok.
3. Kompensasi kesehatan : ekuivalen nilai kesehatan yang diasuransikan oleh perusahaan yaitu US$ 25.000 pertahun.
4. Hak-Hak normatif lain yang umum dan sebagainya.

Istilah formulasi logis rasional, kita ciptakan dengan mengukur tingkat keuntungan perusahaan. Seperti penetapan bonus 600% gaji pokok bila harga penjualan mencapai US$ 0,75/pon pada KKB 2004-2007 yang lalu. Ternyata harga yang ditetapkan pada masa itu, dibanding dengan harga pasar ril jauh melampaui, yaitu sampai dengan US$ 4/pon. Tetapi apa yang terjadi, ternyata hanya menciptakan diskriminasi model baru. Karena gaji karyawan tidak sama satu dengan yang lainnya. Ambil contoh karyawan rendahan mendapat gaji pokok Rp 1000,- yang menengah Rp 2000 dan yang atas Rp 3000,-. Tak perlu disebutkan berapa selisih angka bila masing-masing karyawan mendapatkan porsi 600% dari upah mereka. Filosofi bonus "Keuntungan Yang Harus Dinikmati Bersama" dalam penjelasan Kepmen 64/82 tentang upah pokok dan upah lembur sama sekali tidah tersentuh. Seharusnya keuntungan perusahaan berupa "pos bonus 600% gaji karyawan" dibagi rata kepada seluruh karyawan tanpa berpatokan pada skala upahnya. Atau sejumlah uang yang setara dengan nilai 6 x gaji karyawan dibagikan secara proporsional tetapi tidak jauh berbeda. Baru bonus bisa dikatakan keuntungan perusahaan yang harus dinikmati bersama.

Kita berharap agar ketua SPSI PT. NNT yang baru nanti mampu memikirkan hal-hal semacam ini atau mungkin bisa lebih baik lagi. Harapan pekerja hanyalah perbaikan tatanan tingkat kesejahteraan. Bukan janji, tetapi sebuah tindak lanjut yang mengarah pada perbaikan yang sistematis. Hal yang agak lucu walau trend yang selalu didengar pasca perundingan PKB yaitu telah terjadi perdebatan alot dimeja perundingan. Namun setelah melihat hasil seperti yang tertuang didalam PKB ternyata sebagian besar hanya berisi pasal-pasal tempelan ditambah satu pasal karet "bila ternyata dikemudian hari terdapat ketentuan yang nilainya merugikan pekerja..." dan sudah berulang kali terjadi. Suatu indikasi bahwa kita sebagai tenaga kerja masih sangat rendah secara kualitas karena ternyata belum mampu menggali sedalam mungkin berbagai potensi yang seharusnya kita miliki. Hendaknya kita banyak bercermin kepada pekerja didunia luar. Azas profesional benar-benar telah diterapkan dan berlaku sebagai pegangan dasar dalam kehidupan bekerja. Jangan sampai terjadi ada istilah parodi yang mengatakan Kerja Pakai Sistim Barat tetapi Pengupahan Menggunakan Cara UMR.